Senin, 20 Agustus 2018

Tim Nasional Cegah Korupsi Melalui Aksi Nyata

Tim Nasional Cegah Korupsi Melalui Aksi Nyata

Cegah Korupsi Sekarang !


kolaborasi cegah korupsi
Dokpri

Kebobrokan mental para wakil dan pejabat di Indonesia semakin membuat miris rakyat. Kasus yang paling banyak ditemukan oleh KPK adanya penyelewangan melalui kasus suap serta pengadaan barang dan jasa. Terlihat dari data Kemendagri mencatat setidaknya ada sejumlah modus korupsi pejabat daerah pada tahun 2016 sampai 2017 ada sebanyak 514 kasus penyalahgunaan perizinan, 399 kasus proyek fiktif, 229 kasus pelaporan fiktif ,suap dan gratifikasi 68 kasus.


Pemerintah harus tegas dan  masyarakat juga dihimbau untuk tidak skeptis dalam menghadapi permasalahan korupsi. Kita tahu sendiri hak-hak sebagai rakyat dirampas ketika ada mega korupsi dalam pembuatan E-KTP. Sebagai warga sulit membuat identitas untuk berbagai macam keperluan birokrasi yang tentu saja sangat merugikan rakyat apalagi sebagai pembayar pajak, harus dipertanyakan kemana saja pajak yang dibayarkan.

Tentu saja kami sebagai wargairi melihat emajuan negara-negara tetangga, apakah masyarakat juga boleh bermimpi mengidamkan hidup dalam kesejahteraan seperti masyarakat Swiss, Finlandia, Norwegia, yang diketahui negara paling bahagia warganya. Walaupun membayar pajak 20-45% dari pendapatannya untuk fasilitas umum dapat dinikmati secara inklusif dan adil mulai dari pendidikan, kesehatan, juga sarana umum yang lainnya.

Kolaborasi Cegah Korupsi

kolaborasi cegah korupsi
Kolaborasi Cegah Korupsi (dok FMB9)

Dengan pertimbangan dalam rangka upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak, pemerintah memandang bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.


Motion Graphis : Kolaborasi Cegah Korupsi



Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (tautan: Perpres Nomor 54 Tahun 2018).

Dikutip dari Pasal 4 ayat (1) Perpres ini "Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK,".

Kementerian dan lembaga apa saja yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi dan apa Tujuannya ?

Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentu saja KPK ikut andil utama dalam melakukan aksi dan strategi bersama dengan beberapa kementerian terkait. Bersama FMB9 dalam diskusi dengan mengundang langsung Menteri terkait, serta Agus Raharjo sebagai ketua KPK menjelaskan  alasan aksi nasional pencegahan korupsi perlu melibatkan banyak pihak adalah karena indikator yang dinilai oleh lembaga-lembaga survei terkait indeks persepsi korupsi sangat luas.

Timnas PK terdiri dari, KPK, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kementerian PPN / Bappenas, dan Kantor Staf Presiden yang akan berkolaborasi menjalankan tugas selaku TIMNAS PK.

kolaborasi cegah korupsi bersama
Dok FMB9

Kolaborasi dan sinergi mengandaikan pelibatan berbagai komponen dalam upaya pencegahan korupsi. Perpres 54/2018 telah mengatur adanya penetapan Aksi Pencegahan Korupsi setiap 2 tahun, yang untuk pertama kalinya akan ditetapkan paling lambat dalam 3 (tiga) bulan setelah Perpres 54/2018 ditetapkan. Atau paling lambat tanggal 20 Oktober 2018 nanti. Mungkin masyarakat bisa mencatat dan memantau bagaimana kinerja dari TIMNAS PK dengan strategi yang dirancang.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi


kolaborasi cegah korupsi
Dok. FMB9

Seperti yang tertulis dalam Perpres no 54 tahun 2018, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan arah kebijakan nasional yang menjadi rujukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi:

  • Perizinan dan tata niaga; 
  • Keuangan; dan
  • Penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK.


Tugas dari Timnas PK antara lain :


  • Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK
  • Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK
  • Mempublikasikan pelaksanaan AKSI PK kepada masyarakat

Melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini, semua pihak berkontribusi secara nyata dalam memperbaiki tatanan kehidupan bangsa dan negara ini. Dengan demikian, kita akan semakin menuju pada pencapaian konsolidasi demokrasi yang bermanfaat bagai pemenuhan hak-hak masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan.

Tujuan dari kolaborasi dan strategi yang dilakukan antara lain :


  • Pencegahan korupsi lebih fokus, terukur berorientasi pada hasil dan dampak
  • Saling bersinergi antara Kementerian, Lembaga, Pemeritah Daerah, Pemangku Kepentingan dan KPK
  • Mendorong pencegahan korupsi yang efektif dan efisien

Dok. FMB9


Semoga dengan adanya kolaborasi ini dapat mematangkan segenap rencana yang dibuat dan menindak tegas perilaku korupsi sampai ke akarnya. Harapannya juga terkait dalam perubahan sistem, dan bagaina melaksanakan dengan pendampingan monitoring, serta bila menjadi satu dalam kerja sama juga kolaborasi akan menjadi berpusat dan efektif.

kolaborasi cegah korupsi
Dok. FMB9

Perlu peran masyarakat juga terutama generasi muda dalam ikut mencanangkan anti korupsi, karena bila di Indonesia sendiri akan berpengaruh pada tingkat pengganguran di Inodnesia yang menpai 60% adalah anak muda. Anak muda yang sudah bekerjapun masih banyak yang berada dibawah standar UMP, juga ketidakpastiankerja. Adanya kasus korupsi dana pendidikan, korupsi pada jaminan kesehatan, juga ketersediaan pangan di Indonesia membuat masyarakat semakin menderita.

Korupsi merupakan bentuk pelanggaran HAM, telah terjadi hak-hak untuk masyarakat sipil juga hak ketidak adilan. Untuk itu korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa. Bila ada Najwa Shihab sebagai Tokoh Publik Anti Korupsi tahun 2017, yang mengajak untuk berani bicara, turun tangan dan mengajak orang lain untuk melakukan  hal serupa.

Masyarakat Indonesia rapatkan tangan, tidak boleh melepaskan diri dari barisan anti korupsi, yang juga sebagai pembela hak rakyat untuk hidup sejahtera.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar