Minggu, 30 September 2018

Ingat Satu Tarif Integrasi Tol JORR

Mengapa Integrasi Tol Diberlakukan ?

tarif tol jorr gol sudah berlaku

Kalau pernah naik angkutan umum mungkin sering mendengar jauh-dekat tarif sama. Begitupun papih ketika menggunakan transportasi seperti metro mini, transjakarta, atau bus kota, saat sudah naik dikenakan satu harga maupun jarak yang tempuh dekat atau jauh. Ada penumpang yang diuntungkan memang ketika menggunakan dengan jarak jauh, tetapi juga ketika penumpang jarak dekat dinyatakan tarif yang sama mungkin merasa dirugikan.




Hal tersebut berlaku pula saat ini pada jalan Tol JORR yang mengalami integrasi yang berarti jarak jauh atau dekat tetap satu tari dan satu kali bayar. Memang menjadi lebih efisien karena tidak berulang kali berhenti di pintu tol, dan menurut papih juga lebih lebih cepat karena tidak tersendat dibanyak pintu tol. Menurut pemerintah hal ini untuk tujuan nanti diperkenalkan MLFF (Multi Lane Free Flow) atau masuk dan menggunakan jalan tol tanpa berhenti untuk melakukan pembayaran.

Apakah masyarakat Indonesia siap ? Waktu di negara tetangga papih sempat norak, karena tahun 2015 disana sudah dipergunakan sistem MLFF, dan penagihan pembayaran ada dalam kendaraan masing-masing, canggih bukan. Indonesia tentu saja memberlakukan hal ini, yang terpenting penggunanya sudah terbiasa menggunakan pembayaran non tunai, atau yang kini dikenal dengan e-toll dan ruas tol sudah mengalami integrasi.


tarif tol jorr untuk efisiensi
Tarif tol JORR untuk efisiensi


Bank Indonesia dan Kementerian PUPR sudah mengupayakan untuk bekerjasama membangun juga mengembangkan elektronikfikasi jalan tol sejak tahun 2017. Mulai juga sudah bersiap-siap masyarakat Indonesia mengenal dan menerapkan sistem ini.
Kalau yang papih rasakan sih, canggih di tol langsung jalan tanpa berhenti dan tersendat hanya untuk membayar. Untuk itu harus juga secara bersamaan ada yang dibenahi yakni sistem transportasi massal. Indonesia sudah mulai bicara sistem terintegrasi. Tapi tidak cukup itu saja. Diperlukan juga integrasi nonfisik, berupa pelayanan transportasi. Yakni, bagaimana mendekatkan angkutan umum ke masyarakat, agar lebih nyaman dan masyarakat juga beralih. Sekaligus menerapkan baik pelayanan terkait sistem pembayaran, sistem informasi IT, juga perilaku tertibnya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Bambang Prihartono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang bertema "Integrasi Tol dan Pelayanan Transportasi Publik", penduduk Jabodetabek luar biasa banyak. Bahkan, kata dia, lebih besar dari sejumlah negara di dunia. Hal itu, menurut Bambang, jika tidak dilakukan integrasi fisik dan nonfisik, maka pada 2029 kondisi semua jalan di Jakarta akan berada dalam kondisi sarat kemacetan. 

“Ketika itu, keluar rumah pun warga akan langsung bertemu dengan truk tidak bisa bergerak, akibat terkena kemacetan,” katanya Itulah sebabnya, Bambang menegaskan, menjadi tugas BPJT bersama dengan sejumlah pihak terkait, untuk mencari solusi. Di antaranya, dengan mengintergrasikan sistem semua model angkutan massal di Jabodetabek.

Bagaimana Penerapan Sistem Integrasi Tol JORR dan Tarifnya ?


Pembangunan jalan tol membutuhkan investasi sehingga penerapan tarif perlu disesuaikan agar operator tidak mengalami kerugian. Di tengah situasi volume kendaraan serta pergerakan masyarakat yang semakin meningkat maka sesuai kebijakan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) perlu dilakukan efisiensi.

Di sektor jalan tol, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan mendukung sistem logistik nasional, pemerintah menerapkan kebijakan integrasi transaksi tol sebagai tahapan menuju transaksi tol terus menerus atau multi lane free flow (MLFF) yang akan diberlakukan pada tahun 2019.

Sebelumnya, integrasi transaksi tol telah dilakukan pada empat ruas tol, yakni Jakarta-Palimanan-Brebes Timur (2016), Jakarta-Tangerang-Merak (2017), Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), dan Tol Semarang seksi ABC (2018).








Berikutnya simak penerapan tarif sesudah dan sebelum adanya integrasi tol JORR, apakah memang menguntungkan bagi masyarakat ? Kalau dilihat persentasenya memang 61% pengguna jalan tol JORR akan diuntungkan karena membayar lebih rendah dari sebelumnya. Tetapi 39% masyarakat lain yang menggunakan jarak pendek dirasa lebih mahal, tetapi bila tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan pengguna tol lebih nyaman dan aman tentunya pemerintah bisa mengambil kebijakan dalam hal ini, seperti memperbaiki atau memperbaharui jalan non-tol.

Pemberlakuan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.710/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PUPR No.382/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Tarif, dan Sistem Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.



Video Motion Graphics : Tarif Tol JORR





Dengan adanya integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76 Km akan dikenakan satu tarif, yakni Rp15.000 untuk kendaraan golongan I, kendaraan golongan II dan III dikenakan tarif sama yakni Rp22.500, serta golongan IV dan V juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp30.000.

Saat ini untuk kendaraan dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok, golongan I membayar sebesar Rp34.000 sedangkan kendaraan golongan V sebesar Rp94.500. Sehingga dengan pemberlakuan integrasi JORR, akan terdapat penurunan tarif tol yaitu tarif golongan I turun sebesar Rp19.000, sedangkan golongan V turun sebesar Rp64.500.

Diharapkan integrasi tol JORR utamanya bertujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol seperti kemantapan jalan, kecepatan tempuh, dan antrean transaksi tol.
Di sektor jalan tol, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan mendukung sistem logistik nasional, pemerintah menerapkan kebijakan integrasi transaksi tol sebagai tahapan menuju transaksi tol terus menerus atau multi lane free flow (MLFF) yang akan diberlakukan pada tahun 2019.Sebelumnya, integrasi transaksi tol telah dilakukan pada empat ruas tol, yakni Jakarta-Palimanan-Brebes Timur (2016), Jakarta-Tangerang-Merak (2017), Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), dan Tol Semarang seksi ABC (2018).




Semoga dengan kebijakan yang sudah berlaku ini memang benar adanya pembiayaannya bisa dirasakan oleh masyarakat umum, dan bukan serta merta kenaikan tarif toll terselubung. Kalau papih mengganggap masyarakat Indonesia juga harus diberikan edukasi lalu lintas agar lebih tertib dijalan baik itu penggunakan kendaraan pribadi atau supir kendaraan dan pengguna kendaraan umum. Jadi jelas nih penyetaraan tarif juga bisa dirasakan manfaatnya untuk membangun sistem transportasi yang lebih baik lagi.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar